Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.
Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:
“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)
Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.
Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.
Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:
Susunan organisasi BPS terdiri dari:
1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Fungsional;
Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Provinsi serta membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna.
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
1. Tugas
2. Fungsi
3. Kewenangan
Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.
Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, personal komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.
Dengan menggunakan personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.
Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.
Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turut bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan computer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.
Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.
Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.
Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh . suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian. Kerajinan, dan Perdagangan (Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel) di Bogor. Pada Februarl 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor De Statistiek (CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.
Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.
Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Satistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.
Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”. Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.
Daftar Nama Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta:
1. KRT. Martodiningrat. Masa Jabatan: 1961 - 1970
2. Drs. Projosuyoto. Masa Jabatan: 1970 - 1976
3. Drs. Suprastowo. Masa Jabatan: 1976
4. Soewondo HP., B.St. Masa Jabatan: 1976 - 1979
5. Soemarmo, B.St. Masa Jabatan: 1979 - 1985
6. Drs. Soeharto Darmoatmodjo. Masa Jabatan: 1986 - 1995
7. Subagio Dwijosumono, SE., MA. Masa Jabatan: 1996
8. Moch. Machin Ervan, M.Sc. Masa Jabatan: 1997 - 1999
9. Soeparno, M.Sc. Masa Jabatan: 2000 - 2003
10. R. Lukito Praptoprijoko, MA. Masa Jabatan: 2003 - 2007
11. Drs. Suharno, M.Sc. Masa Jabatan: 2008 - 2011
12. Dyan Pramono Effendi, SE., ME. Masa Jabatan: 2011
13. Ir. Wien Kusdiatmono, MM. Masa Jabatan: 2012 - 2013
14. Y. Bambang Kristianto, MA. Masa Jabatan: 2014 - 2016
15. JB Priyono, M.Sc. Masa Jabatan: 2017 - 2019
16. Dr. Heru Margono, M.Sc. Masa Jabatan: 2019 - 2021
17. Sugeng Arianto, M.Si. Masa Jabatan: 2021 - 2023
18. Ir. Herum Fajarwati, M.M., Masa Jabatan: 2023 - sekarang
Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan disetiap warna memiliki arti khusus, yaitu :
Biru
Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).
Hijau
Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).
Orange
Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).
Kantor BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183. Telp. 0274-4342234. Fax. 0274-4342230.
E-mail : bps3400@bps.go.id.
Lokasi : klik di sini
Kantor BPS Kabupaten Kulonprogo
Jl. KRT Kertodiningrat, Margosari, Pengasih Kulon Progo, Telp: (0274) 773 066 Fax: (0274) 773 129
Email : bps3401@bps.go.id
Lokasi : klik di sini
Kantor BPS Kabupaten Bantul
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 3 Bantul, Telp (0274) 367424, Faks (0274) 2810039,
Mailbox : ipds3402@bps.go.id
Lokasi : klik di sini
Kantor BPS Kabupaten Gunungkidul
Jl. Pemuda 19A Baleharjo Wonosari 55811 , Telp : (0274) 394180 Fax : (0274) 394181
Email : bps3403@bps.go.id
Lokasi : klik di sini
Kantor BPS Kabupaten Sleman
Jl. Purbaya Tundan Sumberadi Mlati Sleman, Telp (62-274) 868422, 866656 Faks (62-274) 868422,
Mailbox : bps3404@bps.go.id
Lokasi : klik di sini
Kantor BPS Kota Yogyakarta
Jl. Brigjen Katamso Komplek THR Yogyakarta, Telp (62-274) 387752, Faks (62-274) 387753,
Mailbox : bps3471@bps.go.id
Lokasi : klik di sini
Ir. HERUM FAJARWATI, MM.
Kepala BPS Provinsi D.I. Yogyakarta
Alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini dilantik menjadi Kepala BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 April 2023. Mulai bekerja di BPS dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil BPS pada tanggal 1 Maret 1991. Memulai karir sebagai Kepala Seksi Statistik Distribusi dan Neraca Wilayah BPS Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada tahun 1992. Kemudian dilantik sebagai Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada tahun 1998 sebelum dipromosikan menjadi pejabat eselon III sebagai Kepala BPS Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tahun 2001. Kemudian menjadi Kepala BPS Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2003 dan tahun 2008 sebagai Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Lampung. Pada tahun 2013 dipromosikan menjadi pejabat eselon II dengan jabatan sebagai Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian sebagai Inspektur Wilayah II Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama tepatnya bulan juni 2016 kembali dirotasi sebagai Kepala Biro Keuangan Badan Pusat Statistik. Beliau menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 sebelum pindah ke BPS Provinsi Sumatera Barat pada 2 Februari 2021. Selama 17 tahun beliau mengenyam pendidikan SD sampai SMA di Yogyakarta, tepatnya tahun 1983 Ibu Herum lulus dari SMA Muhammadiyah I Yogyakarta. Selanjutnya, beliau melanjutkan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Pertanian di Universitas Lampung hingga lulus tahun 1988. Kemudian, beliau melanjutkan kembali jenjang pendidikan Strata 2 (S2) juga di Universitas Lampung program studi Magister Manajemen dan lulus tahun 2006.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut :
IWAN FAJAR PRASETYAWAN, S.ST., M.Si
Kepala Bagian Umum
Beliau merupakan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik tahun 2002 Jurusan Komputasi Statistik dan pendidikan Magister Statistika di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Tahun 2011. Sebelum menjadi Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau pernah menjadi Kepala Bagian Umum Provinsi Maluku Utara di tahun 2022 dan Kepala BPS Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2016.