Profil PPID

Visi dan Misi PPID

• Visi
  Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju

• Misi

1. 1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
   2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
   3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Struktur Organisasi PPID

Tugas dan Fungsi PPID

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No 507 Tahun 2023 tentang PPID di Lingkungan BPS, telah ditetapkan tugas dan fungsi PPID BPS sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No 508 Tahun 2023 tentang PPID Pelaksana di Lingkungan BPS, PPID Pelaksana BPS mempunyai tugas memberikan dukungan kepada PPID BPS, yaitu:

1. Pengarah :
   • menetapkan jenis informasi yang dikecualikan; dan
   • memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksaan layanan infromasi publik.
2. Pertimbangan :
   • membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
   • membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
   • membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
3. Bidang Perencanaan :
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan program dan kegiatan;
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran program dan kegiatan; dan
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Bidang Administrasi Keuangan :
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi.
5. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik :
   • pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
   • memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik;
   • menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon informasi Publik;
   • melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan Informasi Publik;
   • mengolah, menata dari menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
   • melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
   • bekerja sama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
6. Bidang Pengaduan :
   • menampung pengaduan dari masyarakat dan internal BPS terkait ketidakpuasan masyarkat terhadap pelayanan informasi yang diberikan PPID BPS;
   • merespon semua aduan yang masuk sesuai aturan yang berlaku; dan
   • membuat laporan secara berkala terkait pengaduan dari masyarakat dan internal BPS.
7. Bidang Penyelesaian Sengketa :
   • memberikan advokasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
   • mewakili Badan Pusat Statistik dalam sengketa Informasi Publik baik di dalam maupun di luar perigadilan.
8. Bidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa :
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;
   • penyiapana bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa; dan
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa.
9. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik :
   • penyiapan bahan yang berhubungan dengan pengadaaan barang/jasa secara elektronik;
   • penyediaan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
   • penyediaan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
10. Bidang Pelayanan SDM :
    • penyiapan bahan yang berhubungan dengan SDM;
    • penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran SDM; dan
    • penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan SDM.
11. Sekretariat :
    • Melaksanakan koordinasi utnuk melaksanakan kegiatan/program kerja PPID BPS yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
    • mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari PPID Pelaksana.

Kontak PPID