Audiensi dengan Wakil Gubernur NTB, Kepala BPS Paparkan Progress Ground Check DTSEN

Dirilis pada 27 Maret 2025 • Statistik Lain

MATARAM-Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., menerima dengan hangat Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, di ruang kerjanya, Rabu, 26 Maret 2025.Wakil Gubernur NTB didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH., dan Kepala Biro Kesra Setda NTB Drs. H. Sahnan, M.Pd. Sementara Kepala BPS didampingi Kepala Bagian Umum Akhmad Zammiluny, MM., dan Pejabat Fungsional Ahli Madya.Dalam audiensi ini, Kepala BPS Provinsi NTB menyerahkan Buku Saku Indikator Statistik Strategis Provinsi NTB terbaru, sebagai rujukan penyusunan kebijakan berbasis data yang telah dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur.Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB sedang menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen teknokratik tersebut merupakan integrasi visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang resmi memulai perkhidmatan 20 Februari 2025.Pada kesempatan audiensi ini, Kepala BPS juga melaporkan perkembangan terkini ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang di penghujung Maret ini sudah mencapai 38 persen. Di NTB, ground check DTSEN menyasar sedikitnya 450 ribu keluarga.Sesuai instruksi Presiden, DTSEN akan menjadi data induk dan rujukan utama program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi NTB yang terus berkontribusi memastikan pengambilan keputusan di tingkat Pemerintah Provinsi yang berdasarkan data. Data yang akurat dan terpercaya dari BPS membantu pimpinan daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia.Jika tak ada aral melintang, Wakil Gubernur mengungkapkan, dirinya bersama Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, sudah menjadwalkan kunjungan ke kantor BPS, terutama untuk membedah secara mendalam angka kemiskinan di Provinsi NTB. (*)