Ekonomi NTB Triwulan II-2025 Alami Kontraksi

Dirilis pada 06 Agustus 2025 • Statistik Lain

MATARAM-Ekonomi NTB secara tahunan mengalami kontraksi di Triwulan II-2025. Kendati begitu, jika dibandingkan dengan Triwulan-I 2025, ekonomi NTB Triwulan II-2025 tumbuh 6,56 persen.Hal tersebut terungkap dalam rilis Badan Pusat Statistik Provinsi NTB terkait Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Triwulan II-2025 pada Selasa (5/8). Rilis disampaikan Kepala BPS Provinsi NTB Dr. Wahyudin, MM., dan dihadiri Asisten III Setda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P.Kepala BPS Provinsi NTB mengungkapkan, ekonomi Provinsi NTB Triwulan II-2025 jika dibandingkan dengan Triwulan I-2025 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Sementara secara tahunan (y-on-y) mengalami kontraksi sedalam 0,82 persen.“Ekonomi NTB mengalami kontraksi secara year on year pada Triwulan II-2025, utamanya disebabkan karena kontraksi pada kategori pertambangan,” kata Kepala BPS.Dia menjelaskan, pertanian, pertambangan, dan perdagangan, masih menjadi tiga sektor dengan share terbesar dalam pertumbuhan ekonomi NTB. Sektor pertanian berkontribusi 23,31 persen dan tumbuh 3,71 peren di Triwulan II. Sementara sektor pertambangan berkontribusi 15,72 persen, namun mengalami kontraksi sedalam 29,93 persen. Sedangkan sektor perdagangan memiliki share 14,75 persen dan tumbuh 2,91 persen.“Kalau kita mau melihat pertumbuhan ekonomi yang efektif, kita harus melihat dari sektor-sektor yang memiliki andil yang besar terhadap masyarakat. Dari 3,09 juta yang bekerja di NTB ini, sekitar 1 juta orang bekerja di sektor pertanian. Sektor ini memberikan andil yang sangat besar terhadap PDRB kita. Ini menjadi ladang kita untuk bergerak meningkatkan sektor pertanian sepenuh hati,” kata Kepala BPS.Pada Triwulan II-2025 ini, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan, akomodasi, serta konstruksi. Pertumbuhan tinggi pada industri seiring mulai beroperasinya fasilitas pemurnian atau smelter milik PT Amman Mineral Internasional (AMMIN) di Sumbawa Barat.Asisten III Setda Provinsi NTB menegaskan data yang dirilis BPS sangat sinkron dengan kondisi di lapangan. Untuk sektor pertambangan yang mengalami kontraksi, Pemprov NTB memang tidak bisa memaksakan. Dana Bagi Hasil tambang yang menjadi hak Pemprov NTB misalnya, juga dibayarkan bertahap. Tidak seperti sebelumnya yang dibayarkan sekaligus. “Tapi, alhamdulillah sektor pertanian yang menjadi sektor dominan kita mengalami pertumbuhan dan berada dalam posisi yang bagus,” kata Asisten III. (*)