Webinar BPS Kupas Inklusivitas Ekonomi NTB, Transformasi dan Hilirisasi Jadi Kunci

Dirilis pada 21 November 2025 • Statistik Lain

MATARAM-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menggelar Webinar Nasional bertema “Inklusivitas Ekonomi sebagai Kunci Peningkatan Peluang Kerja.” Kegiatan ini dibuka Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh Edy Mahmud, S.Si, M.P., yang sekaligus menyampaikan keynote speech.Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Wahyudin, MM, dalam sambutan pembuka menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, baik yang hadir luring maupun daring. Ia berharap webinar ini dapat memperkuat pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi pembangunan daerah.Sementara itu, dalam paparannya, Edy Mahmud menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif harus mampu membuka akses dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil. Dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan menekan kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok.Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi pendorong terjadinya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Contohnya, pada 2024, ekonomi NTB tumbuh 5,3 persen, dan pada saat bersamaan pertumbuhan penduduk bekerja justru lebih tinggi, mencapai 7,35 persen. Bahkan pada 2023, saat ekonomi NTB hanya tumbuh 1,8 persen, jumlah penduduk bekerja meningkat signifikan hingga 6,42 persen.Meski demikian, pola berbeda terjadi pada 2022, ketika ekonomi NTB tumbuh 6,95 persen, tetapi pertumbuhan penduduk bekerja hanya 2,29 persen, sebuah kondisi yang dapat dimaklumi karena NTB saat itu masih dalam fase pemulihan pascapandemi COVID-19.Lantas, apakah ekonomi NTB sudah inklusif? Edy Mahmud menilai, pertumbuhan ekonomi NTB belum sepenuhnya inklusif. Beberapa lapangan usaha mampu tumbuh dan menyerap tenaga kerja, namun sebagian lainnya tumbuh tanpa menciptakan peluang kerja baru.Sebagai contoh, pada 2024, sektor perdagangan tumbuh 8,53 persen dan berhasil meningkatkan penduduk bekerja hingga 10,70 persen. Sebaliknya, sektor keuangan yang tumbuh 10,82 persen justru mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 0,90 persen. Hal serupa terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas, yang tumbuh 9,37 persen tetapi mencatat penurunan tenaga kerja hingga 16,20 persen.Untuk memperkuat inklusivitas ekonomi, Edy Mahmud menekankan pentingnya penguatan fondasi transformasi ekonomi NTB. Ia merekomendasikan tiga langkah strategis.Pertama, hilirisasi komoditas unggulan seperti padi, jagung, tembakau, kopi, kelapa, jambu mete, dan ternak sapi, guna meningkatkan nilai tambah serta pendapatan petani. Kedua, pengembangan ekonomi biru melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya, dan rumput laut yang terhubung dengan rantai logistik dan industri pengolahan. Ketiga, optimalisasi DPP Mandalika dengan mendorong keterlibatan UMKM lokal agar manfaat sektor pariwisata semakin merata dan menggerakkan ekonomi kreatif.Meski peluang besar terbuka, NTB masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain infrastruktur dan konektivitas yang belum merata, kontribusi sektor pariwisata yang masih rendah. Tercermin dari share PDRB Akomodasi makan minum hanya 2,64 persen. Juga kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan mengingat nilai IPM NTB masih di bawah rata-rata nasional.Namun demikian, posisi geografis NTB yang strategis serta potensi besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif di masa depan.Webinar ini sendiri menghadirkan tiga pembicara kunci, yakni Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI Pipit Helly Sorayan, Ekonom Universitas Mataram Dr. M. Firmansyah, dan Perencana Muda Bappeda NTB Irsan Hadiyan, SE., M.Ak. Selain pegawai BPS NTB yang mengikuti secara luring, peserta daring berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB serta pegawai BPS dari berbagai provinsi di Indonesia. (*)