Portal PPID
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Barang Jasa
Informasi Publik terkait pengadaan barang dan jasa
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Tumbuh 4,13 Persen
Dirilis pada 05 November 2026 • Siaran Pers
Banda Aceh, (5/11) – Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat bahwa ekonomi Provinsi Aceh Triwulan III-2026 terhadap Triwulan III-2025 tumbuh sebesar 4,13 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, konstruksi dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Konstruksi tumbuh 13,40 persen dengan andil terbesar yakni 1,26 persen, sedangkan perdagangan tumbuh 6,45 persen dengan andil 1,01 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 13,02 persen dengan andil pertumbuhan terbesar, yaitu 4,15 persen. Sementara itu, Jika dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi Provinsi Aceh pada Triwulan III-2026 tumbuh sebesar 1,01 persen (q-to-q). Struktur PDRB Aceh atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada triwulan III-2026 (y-on-y) tidak menunjukkan perubahan signifikan. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 30,79 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,21 persen; Konstruksi sebesar 9,72 persen; Administrasi Pemerintahan sebesar 8,64 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,05 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 71,41 persen.Struktur PDRB Provinsi Aceh pada triwulan III-2026 (y-on-y) menurut pengeluaran juga tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Aceh masih didominasi oleh dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 63,24 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 53,93 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 34,94 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 18,52 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,98 persen. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki kontribusi sebesar 72,77 persen.Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau mendominasi struktur perekonomian pulau Sumatera pada triwulan III-2026 (y-on-y) dengan memberikan kontribusi masing-masing sebesar 23,50 persen dan 23,43 persen terhadap PDRB Sumatera. Sedangkan Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi terkecil yaitu sebesar 2,04 persen. Sementara itu, Provinsi Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,75 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan III-2026.Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh turut mencatat bahwa Pada Agustus 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh sebesar 5,70 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima sampai enam orang penganggur. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Aceh pada Agustus 2026 sebesar 63,24 persen, mengalami penurunan 2,08 persen poin dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 65,32 persen.Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi pekerja formal dan informal. Pada Agustus 2026, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 60,24 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 39,76 persen. Pada Agustus 2026, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 33,90 persen, sementara yang paling sedikit, berstatus berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebesar 5,86 persen. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2026, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Aceh adalah Pertanian yaitu sebesar 38,10 persen; Perdagangan sebesar 14,40 persen; dan Industri sebesar 7,17 persen.Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu), dengan persentase sebesar 59,74 persen pada Agustus 2026. Sementara sisanya 40,26 persen merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Pada Agustus 2026, Tingkat Setengah Pengangguran adalah sebesar 13,72 persen, sedangkan Tingkat Pekerja Paruh Waktu adalah sebesar 26,55 persen.Indeks Pembangunan Manusia Aceh Mencapai 76,87Pada tahun 2026 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh mencapai 76,87, meningkat 0,64 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun 2025 yang sebesar. Peningkatan ini terjadi konsisten selama beberapa tahun terakhir. Selama periode 2022–2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh tumbuh rata-rata sebesar 0,92 persen per tahun. Peningkatan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2026 didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi penyusunnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, indikator Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 73,63 tahun, meningkat 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,40 tahun menjadi 14,41 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,31 tahun, dari 9,95 tahun menjadi 10,26 tahun. Pada dimensi standar hidup layak, indikator rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada 2026 sebesar Rp11.414.000, meningkat 223 ribu rupiah atau 1,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Pada 2026, seluruh kabupaten/kota di Aceh memiliki status pembangunan manusia tinggi atau sangat tinggi. Dari total 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sebanyak 19 daerah telah menyandang status pembangunan manusia tinggi (70 ≤ IPM < 80). Sementara itu, empat kota lainnya, yaitu Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, dan Sabang telah mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM ≥ 80). Kota Banda Aceh mencatat IPM tertinggi di Provinsi Aceh sebesar 89,90, sedangkan IPM terendah tercatat di Kota Subulussalam sebesar 72,28.Narahubung MediaDina Nirmala SariBadan Pusat Statistik Provinsi [email protected]