Perkuat Pembangunan Demokrasi, BPS Gelar FGD Indeks Demokrasi Indonesia di Papua dan Papua Tengah

Dirilis pada 25 Februari 2026 • Statistik Lain

Jayapura, Februari 2026 – BPS Provinsi Papua melaksanakan Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD IDI) di Provinsi Papua pada 11 Februari 2026 dan di Provinsi Papua Tengah pada 25 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengukuran pembangunan politik di tingkat daerah.FGD IDI difasilitasi oleh Ketua Tim Ketahanan Sosial dan Desa Cantik, Mety Irjayanti, yang memandu diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai aspek pembangunan demokrasi di masing-masing wilayah. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama BPS Provinsi Papua dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua serta Kesbangpol Papua Tengah.Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014, 2015–2019, 2020–2024, serta 2025–2029, dan juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penyusunan IDI merupakan kerja bersama lintas instansi pemerintah, melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Pemerintah Daerah.Melalui FGD ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi demokrasi di Papua dan Papua Tengah, baik dari sisi kebebasan sipil, hak-hak politik, maupun kelembagaan demokrasi. Hasil pengukuran IDI menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.Secara langsung, penguatan kualitas demokrasi akan berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, perlindungan hak-hak sipil, serta terciptanya ruang publik yang lebih inklusif. Data IDI yang akurat membantu pemerintah merancang program yang lebih tepat sasaran guna memperkuat stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dan Papua Tengah.