Portal PPID
BPS Provinsi Kalimantan Barat
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS Provinsi Kalimantan Barat menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
BPS Kalbar Memberikan Insight Pertumbuhan Ekonomi dalam FGD Hasil Forum SIKADA Regional Kalbar
Dirilis pada 21 Mei 2026 • Statistik Lain
PONTIANAK- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat memberikan insight data dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Forum Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat pada 21 Mei 2026 di Aula Keriang Bandong Lantai IV Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Forum ini menjadi wadah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam membahas perkembangan fiskal, makroekonomi, moneter, dan sektor jasa keuangan di Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Preatin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I 2026 didorong oleh meningkatnya aktivitas pertambangan bauksit dan mulai beroperasinya dua smelter alumina baru. Namun, tanpa kontribusi kedua sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat kurang dari 5 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi di Kalbar juga dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah yang cukup signifikan karena adanya Program MBG. Selain itu, momentum Tahun Baru Imlek, Ramadan, dan Idulfitri turut mendorong konsumsi masyarakat pada triwulan I 2026. Karena itu, pemerintah daerah diingatkan agar tidak terlalu berpuas diri karena sejumlah faktor pendorong pertumbuhan tersebut bersifat temporer sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan berikutnya berpotensi melambat. Di akhir penyampaiannya, Dr. Preatin menekankan bahwa data statistik memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas data agar mampu mencerminkan kondisi riil di lapangan dan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih efektif.