Ekonomi Sulsel Terus Pulih: Kemiskinan Menyusut, Ketimpangan Mereda, Pasar Kerja Dinamis

Dirilis pada 02 Februari 2026 • Statistik Lain

Kondisi sosial ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang konsisten. Tingkat kemiskinan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir disertai menurunnya ketimpangan pengeluaran, baik di perkotaan maupun perdesaan. Perekonomian tumbuh stabil dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan investasi, meskipun pasar kerja masih menghadapi tekanan. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat, terutama di wilayah perkotaan, pada perempuan, dan lulusan menengah, sementara struktur pekerjaan masih didominasi sektor informal. Secara keseluruhan, pemulihan ekonomi terus berlanjut, namun penguatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja tetap menjadi agenda utama.Profil KemiskinanPemulihan Berkelanjutan: Kemiskinan Sulawesi Selatan Terus MenyusutUpaya pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang semakin nyata. Jumlah penduduk miskin terus berkurang dan mencapai titik terendah pada September 2025 dalam enam tahun terakhir, yakni sebesar 7,43 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 685,14 ribu orang. Kondisi ini menandai pemulihan ekonomi yang semakin kuat pascapandemi Covid-19 yang menyentuh angka tertinggi pada September 2020 (800,24 ribu orang atau 8,99 persen).  Tren kemiskinan kini bergerak menurun secara konsisten dan telah melampaui capaian sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi mulai dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin pada September 2025 berkurang 12,99 ribu orang, dari 698,13 ribu menjadi 685,14 ribu orang. Secara persentase, tingkat kemiskinan turun dari 7,60 persen menjadi 7,43 persen atau turun 0,17 persen poin. Apabila dibandingkan dengan kondisi September 2024, jumlah penduduk miskin berkurang 26,63 ribu orang, dari 711,77 ribu menjadi 685,14 ribu orang, dengan persentase kemiskinan turun 0,34 persen poin. Perbaikan kondisi perdesaan menjadi penopang utama penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, sebaliknya dinamika kemiskinan di wilayah perkotaan menunjukkan kecenderungan stagnan dengan fluktuasi terbatas. Pola ini mengindikasikan bahwa program pembangunan dan perlindungan sosial di perdesaan mulai menunjukkan hasil yang nyata.Secara persentase, tingkat kemiskinan antarprovinsi di Pulau Sulawesi masih bervariasi, dengan tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Provinsi Gorontalo, yakni sebesar 12,62 persen, yang didorong oleh tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan. Dari sisi jumlah, Sulawesi Selatan mencatat penduduk miskin terbanyak, sejalan dengan besarnya jumlah penduduk provinsi ini. Sulawesi Selatan mencatat angka terbesar, yakni 685,14 ribu orang, sejalan dengan besarnya jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit terdapat di Sulawesi Barat, yaitu 149,88 ribu orang. Perbedaan antarprovinsi menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat persentase, tetapi juga oleh skala dan struktur penduduk.Garis Kemiskinan pada September 2025 mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp514.958 per kapita per bulan, meningkat 7,74 persen dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh komponen makanan yang naik 8,24 persen, sementara komponen bukan makanan meningkat 6,23 persen. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pengeluaran minimum rumah tangga untuk memenuhi standar hidup layak.Pada September 2025, Garis Kemiskinan (GK) tercatat sebesar Rp514.958 per kapita per bulan, meningkat 7,74 persen dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh komponen makanan yang naik 8,24 persen, sementara komponen bukan makanan meningkat 6,23 persen. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan pengeluaran minimum rumah tangga untuk memenuhi standar hidup layak. Struktur Garis Kemiskinan menunjukkan bahwa komponen makanan masih mendominasi, dengan kontribusi mencapai 73,00 persen di perkotaan dan 77,53 persen di perdesaan.  Beras tetap menjadi komoditas utama yang paling menentukan, diikuti sejumlah bahan pangan lain serta rokok. Sementara itu, pada kelompok bukan makanan, pengeluaran untuk perumahan dan energi masih menjadi faktor terbesar. Gambaran ini menegaskan pentingnya stabilitas harga pangan dan kebutuhan dasar lainnya.Perbaikan kondisi kemiskinan juga tercermin dari kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dalam penghitungan kemiskinan, penyajian data tidak hanya menggunakan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga mempertimbangkan kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). P1 menunjukkan seberapa jauh kondisi ekonomi penduduk miskin dari garis tersebut dan P2 menunjukkan seberapa timpang kondisi di antara penduduk miskin.  Selama periode September 2024–September 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,384 menjadi 1,304, menunjukkan semakin menyempitnya jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sejalan dengan itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga turun dari 0,354 menjadi 0,314, yang menandakan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Meski demikian, kondisi di perdesaan masih memerlukan perhatian lebih karena tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada September 2025, nilai P1 perdesaan tercatat 1,520, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 1,076. Demikian pula P2 perdesaan sebesar 0,350, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 0,276.Gini RatioGini Ratio Turun, Distribusi Pengeluaran Makin MerataGini Ratio membantu kita memahami bahwa pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal pemerataan hasilnya. Walaupun jumlah penduduk miskin bisa berkurang, ketimpangan masih bisa terjadi jika manfaat pembangunan belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.Sejak September 2021, ketimpangan pengeluaran di Sulawesi Selatan yang tercermin dari Gini Ratio menunjukkan dinamika yang fluktuatif, namun dengan kecenderungan menurun dalam jangka menengah. Setelah sempat berada pada level relatif tinggi selama periode pandemi, ketimpangan berhasil ditekan hingga September 2022. Tekanan ekonomi global dan kenaikan harga bahan pokok kemudian mendorong kenaikan kembali pada Maret 2023. Meski demikian, perbaikan kembali terlihat hingga September 2024. Kenaikan terbatas pada Maret 2025 tidak berlangsung lama, karena pada September 2025 ketimpangan kembali menurun. Pola ini menegaskan bahwa guncangan ekonomi tidak berdampak permanen terhadap pemerataan, seiring dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.Pada September 2025, Gini Ratio Sulawesi Selatan tercatat sebesar 0,350, menurun dibandingkan kondisi Maret 2025 yang sebesar 0,363. Penurunan ini mencerminkan distribusi pengeluaran yang semakin merata, sekaligus menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga memperbaiki kualitas pemerataan hasil pembangunan.Perkembangan positif juga terlihat di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perkotaan, Gini Ratio pada September 2025 tercatat 0,363, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 (0,373) maupun September 2024 (0,369). Sementara itu, di daerah perdesaan, Gini Ratio tercatat 0,315, turun dari 0,333 pada Maret 2025 dan 0,330 pada September 2024. Penurunan di kedua wilayah ini menunjukkan bahwa perbaikan pemerataan terjadi secara relatif merata, tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah tertentu.Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah di Sulawesi Selatan mencapai 19,24 persen, yang menempatkan provinsi ini pada kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci, pangsa pengeluaran di wilayah perkotaan tercatat 18,76 persen, sementara di wilayah perdesaan mencapai 20,59 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa kelompok berpendapatan rendah memiliki akses pengeluaran yang relatif lebih baik, terutama di perdesaan, sehingga turut menahan laju ketimpangan.Secara nasional, tingkat ketimpangan pengeluaran antarprovinsi masih menunjukkan variasi yang cukup lebar. Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Papua Selatan sebesar 0,426, sedangkan yang terendah berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,214. Dibandingkan dengan Gini Ratio nasional sebesar 0,363, Sulawesi Selatan berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah provinsi dengan tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional, seperti Papua Selatan, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat, yang menandakan bahwa ketimpangan masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu.Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Sulawesi Selatan semakin terkendali. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, serta didukung oleh membaiknya pangsa pengeluaran kelompok penduduk terbawah. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga semakin inklusif dan merata.Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan IV- 2025 Ekonomi Sulawesi Selatan 2025: Tumbuh Stabil, Didorong Konsumsi dan InvestasiPerekonomian Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 terus menunjukkan performa yang solid. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp753,08 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp417,63 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya aktivitas ekonomi yang terus bergerak di berbagai sektor.Secara tahunan, ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2025  tumbuh 5,43 persen, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang tumbuh 5,02 persen. Dari sisi produksi, sektor Jasa Lainnya tampil sebagai motor pertumbuhan dengan laju tertinggi sebesar 10,80 persen, menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas pada jenis layanan yang menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih beragam dan modern. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Ekspor Barang dan Jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,85 persen, menandakan peran pasar luar daerah dan luar negeri yang masih cukup kuat.Pada Triwulan IV-2025, kinerja ekonomi Sulawesi Selatan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh 5,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan paling tinggi, mencapai 14,66 persen, seiring meningkatnya aktivitas intermediasi dan layanan keuangan. Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,99 persen, mencerminkan tetap terjaganya aktivitas investasi di daerah.Namun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan IV-2025 mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen (q-to-q). Kontraksi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan Ekspor Barang dan Jasa yang terkontraksi cukup dalam, yakni 18,82 persen. Meski demikian, pelemahan tersebut berhasil diredam oleh lonjakan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh tinggi sebesar 36,10 persen, serta pertumbuhan PMTB sebesar 6,21 persen. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif sebesar 0,68 persen, menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.Dari sisi struktur ekonomi, komposisi PDRB Sulawesi Selatan Triwulan IV-2025 masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dengan kontribusi mencapai 52,38 persen. Peran besar lainnya datang dari PMTB sebesar 38,96 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 10,76 persen. Struktur ini menegaskan bahwa konsumsi masyarakat dan investasi masih menjadi pilar utama perekonomian Sulawesi Selatan.Secara keseluruhan, perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2025 dapat dikatakan tumbuh stabil dan terkendali. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan global dan fluktuasi antarperiode, fondasi ekonomi daerah tetap terjaga. Ke depan, penguatan sektor jasa, peningkatan investasi, serta menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia Kerja Meningkat, Dinamika Ketenagakerjaan Sulsel Terus BergerakPenduduk Usia KerjaPenduduk usia kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia yang secara statistik dianggap sudah memiliki potensi untuk bekerja. Dalam statistik ketenagakerjaan, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kelompok ini mencakup seluruh penduduk yang secara umur, bisa bekerja, sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan maupun tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren meningkat. Pada November 2025, PUK tercatat sebanyak 7,37 juta orang, bertambah 23,79 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin besarnya potensi tenaga kerja yang dimiliki Sulawesi Selatan. Dari total PUK tersebut, mayoritas merupakan angkatan kerja dengan jumlah mencapai 4,92 juta orang, sementara 2,45 juta orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini didominasi oleh penduduk yang bekerja sebanyak 4,70 juta orang, sedangkan 0,22 juta orang masih berada dalam status pengangguran. Namun demikian, jika dibandingkan Agustus 2025, dinamika ketenagakerjaan menunjukkan sinyal perlambatan. Jumlah angkatan kerja menurun 46,90 ribu orang, sejalan dengan berkurangnya penduduk bekerja sebesar 56,73 ribu orang. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran justru meningkat 9,84 ribu orang, menandakan adanya tekanan di pasar kerja.Dari sisi partisipasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada November 2025 tercatat 66,80 persen, mengalami penurunan 0,86 persen poin dibanding Agustus 2025. Meski demikian, secara jangka menengah, sejak Februari 2024 hingga November 2025, TPAK masih mencatat kenaikan sebesar 1,39 persen, yang menunjukkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi relatif membaik. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki tetap lebih tinggi dibanding perempuan. Pada November 2025, TPAK laki-laki mencapai 82,62 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 51,44 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPAK laki-laki turun 0,18 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan lebih dalam sebesar 1,51 persen poin.Penduduk bekerja Penduduk bekerja adalah mereka yang melakukan kegiatan pekerjaan dengan tujuan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, minimal selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk memahami struktur penduduk bekerja, diperlukan pengamatan terhadap berbagai karakteristik utama. Karakteristik tersebut meliputi lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.Struktur penduduk bekerja di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 33,15 persen, diikuti Perdagangan sebesar 18,48 persen, serta Konstruksi sebesar 7,63 persen. Meski demikian, dibandingkan Agustus 2025, terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja, yang didominasi oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, dan Real Estat, sementara sektor pertanian mengalami penurunan terbesar.Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).Pada November 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,77 juta orang (58,82 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,94 juta orang (41,18) persen). Dibandingkan Agustus 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,63 persen poin. Penduduk Kerja paling banyak  berstatus buruh/karyawan/pegawai dengan porsi 37,73 persen dan yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di pertanian sebesar 2.13 persen. Sebaliknya, status berusaha sendiri mengalami penurunan terbesar, mengindikasikan kecenderungan peralihan ke pekerjaan formal.Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk bekerja pada November 2025 masih berpendidikan SD (tidak/belum pernah sekolah hingga belum/tamat SD) sebesar 33,49 persen, meskipun proporsinya terus menurun. Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma hingga Sarjana ) telah mencapai 18,04 persen, menunjukkan perbaikan kualitas tenaga kerja meski belum dominan dari kondisi pads jika dibandingkan Agustus 2025. Menurut jam kerja, sebagian besar penduduk bekerja merupakan pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan porsi 63,60 persen, sedangkan 36,40 persen lainnya termasuk pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) . Sejalan dengan itu, tingkat setengah pengangguran (pekerja tidak penuh dan mencari pekerjaan/bersedia menerima pekerjaan lain) tercatat 6,92 persen pada November 2025  dan terus menurun dibandingkan periode sebelumnya, baik pada laki-laki maupun perempuan.Pengangguran Pengangguran mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun masih berupaya masuk ke pasar kerja, termasuk yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha, atau merasa tidak memiliki peluang kerja. Kondisi ini tercermin dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai indikator ketidakterserapan tenaga kerja.Berdasarkan hasil Sakernas November 2025, TPT tercatat sebesar 4,45 persen, meningkat 0,24 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat hingga lima orang penganggur. Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan sebesar 5,10 persen, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang mencapai 4,03 persen. Dibandingkan Agustus 2025, TPT laki-laki menurun, sementara TPT perempuan justru meningkat.Menurut wilayah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,08 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan yang sebesar 2,84 persen. Dalam tiga bulan terakhir, TPT perkotaan relatif stabil, sedangkan TPT perdesaan mengalami kenaikan.Dilihat dari pendidikan, pola TPT relatif konsisten. TPT tertinggi terdapat pada tamatan SMK sebesar 9,74 persen, sementara TPT terendah berada pada tamatan SD ke bawah sebesar 1,88 persen, menunjukkan tantangan penyerapan tenaga kerja terdidik.Pada November 2025, jumlah penduduk bekerja tercatat 4,70 juta orang, menurun dibandingkan Agustus 2025. Meski demikian, sektor Akomodasi dan Makan Minum menjadi lapangan usaha dengan peningkatan tenaga kerja terbesar. Sementara itu, pengangguran masih didominasi oleh tamatan SMA, dengan proporsi 33,26 persen, sedangkan yang paling kecil berasal dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,53 persen. Sehingga, peningkatan TPT pada November 2025 menandakan adanya tekanan di pasar kerja, terutama pada perempuan, wilayah perkotaan, dan lulusan menengah. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan penciptaan lapangan kerja yang adaptif terhadap struktur pendidikan dan karakteristik wilayah.