Portal PPID
Badan Pusat Statistik

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia


E-FORM

Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah

Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.

Ajukan
Permohonan Informasi →
Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS

Pembahasan Penyediaan Data untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Dirilis pada 21 Juni 2024Statistik Lain

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang melibatkan eksploitasi manusia melalui berbagai metode, seperti pemaksaan, penipuan, atau ancaman. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pemberantasan TPPO.  Data terkait jumlah korban dan pelaku TPPO di wilayah Indonesia sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program pemerintah untuk memberantas TPPO. Selain itu, ketersediaan data TPPO juga dibutuhkan untuk level internasional, yaitu pemenuhan data Global Report on Trafficking in Persons untuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).“TPPO merupakan isu yang krusial karena berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Oleh karenanya, kolaborasi untuk menghasilkan data TPPO yang berkualitas sangat diperlukan di Indonesia,” ujar Erik van der Veen, Head of Office UNODC Indonesia saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Kick Off Meeting on Producing High-Quality Data on Trafficking in Persons in Indonesia di Kantor BPS (27/5). Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS menyampaikan ada 3 tahapan dalam pengembangan data TPPO di Indonesia, yaitu dapat memenuhi indikator internasional terkait TPPO; standardisasi data dan metadata sesuai framework dan prinsip Satu Data Indonesia; dan kolaborasi dan koordinasi untuk pengembangan kualitas data sesuai framework Satu Data Statistik Kriminal Indonesia.Pada kegiatan yang diikuti oleh perwakilan K/L yang terkait dengan TPPO, juga menghadirkan narasumber David Ravaux, Methodology Officer UNODC-KOSTAT. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan benchmark untuk penyusunan kebijakan terkait TPPO di Indonesia.#CintaData#KegiatanBPS#TPPO

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

Badan Pusat Statistik

Gedung 1 Lantai 1
(Kepala Biro Humas dan Hukum Badan Pusat Statistik)
Jln. Dr. Sutomo 6–8, Jakarta Pusat 10710
T. (021) 3841195,3842508,3810291-4, Ext : 1017
F. (021) 3857046
e-mail: ppid@bps.go.id

Ikuti Kami
di Media Sosial