Profil BPS
Informasi Umum BPS
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.
Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :
- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :
- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.
Visi dan Misi BPS
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2025-2029 adalah:
“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”
Dalam visi yang baru tersebut BPS menetapkan visi yang berlandaskan prinsip independensi, kepercayaan publik, peran aktif, serta dukungan penuh terhadap kebijakan berbasis data. Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi objektivitas dan tidak memihak, BPS memastikan seluruh proses statistik berjalan netral dan bebas dari intervensi, sehingga mampu mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal.
Dalam menjaga kepercayaan publik, BPS berkomitmen menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas tinggi melalui metode yang terstandar serta proses yang transparan. BPS juga mengambil peran aktif dengan berkolaborasi dan berkontribusi bagi pembangunan nasional, baik melalui penyusunan statistik maupun pendampingan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang berkualitas.
Selain itu, BPS menjadi pilar penting dalam mendorong kebijakan berbasis data, memastikan setiap keputusan pemerintah memiliki landasan informasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh upaya ini sejalan dengan visi Presiden untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan data yang kredibel.
Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS. Selaras dengan arah kebijakan di dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan uraian sebagai berikut:
- Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
- Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
- Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien
Struktur Organisasi BPS
Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengemban tugas dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir serta melakukan koordinasi dalam mewujudkan terciptanya sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, BPS dilengkapi perangkat lunak kelembagaan antara lain Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen serta perubahannya. Berbagai perangkat lunak tersebut menjamin Kemandirian dan Objektifitas BPS serta perwakilan BPS di daerah (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota) sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas Pemerintah di bidang statistik.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, BPS Kabupaten Teluk Wondama sebagai kepanjangan tangan BPS Pusat di daerah bertugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah (pusat dan daerah) maupun masyarakat umum.
STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN TELUK WONDAMA

Deskripsi
Pegawai BPS Kabupaten Teluk Wondama saat ini berjumlah 22 orang. Bapak Eliza Izaac Pattikawa, SE. selaku Kepala BPS Kabupaten Teluk Wondama secara langsung membawahi Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Umum - bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, dan keuangan organisasi.
Kelompok Jabatan Fungsional - bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan statistik seperti: pengorganisasian, pelaksanaan lapangan, evaluasi kegiatan pengumpulan data statistik, kompilasi data, pembentukan indikator-indikator statistik, mempersiapkan perangkat/metodologi pelaksanaan sensus/survei, melakukan kegiatan pengolahan data, dan memberikan layanan diseminasi statistik.
Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Teluk Wondama yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah 13 distrik yaitu:
- Distrik Kuri Wamesa
- Distrik Naikere
- Distrik Nikiwar
- Distrik Rasiey
- Distrik Roon
- Distrik Roswar
- Distrik Rumberpon
- Distrik Soug Jaya
- Distrik Duairi
- Distrik Wamesa
- Distrik Wasior
- Distrik Windesi
- Distrik Wondiboi
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPS
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
1. Tugas
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
a. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
d. Penetapan sistem statistik nasional;
e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
3. Kewenangan
a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;
f. i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;
ii. Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.
Pengolahan Data BPS
-Sejarah BPS
BPS Kabupaten Teluk Wondama disahkan pada tahun 2007, bersamaan dengan BPS Kabupaten Kaimana, BPS Kabupaten Raja Ampat, BPS Kabupaten Sorong Selatan, dan BPS Kabupaten Teluk Bintuni.
Daftar Nama Kepala BPS Kabupaten Teluk Wondama:
- Salmon Randongkir, S.E.
- Matias Seltubir, S.Sos.
- Ansar Lamasai, S.E.
- Demotekay Costantinus Karel, S.E.
- Eliza Izaac Pattikawa, S.E.
Arti Logo BPS
_1643969039217.png)
Logo pada Badan Pusat Statistik memiliki warna biru, hijau dan orange dan disetiap warna memiliki arti khusus, yaitu :
Biru
Melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).
Hijau
Melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).
Orange
Melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).
Alamat dan Kontak BPS
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Teluk Wondama, Jl. Rasiey-Wasior 98362 Indonesia
Email : bps9103@bps.go.id