Rencana Strategis BPS

Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024  berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

• Penyediaan data statistik berkualitas;
• Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
• Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

• Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
• Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
• Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
• Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

BAB I Pendahuluan: A. Latar Belakang

RPJMN 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan RPJPN 2020 – 2025.

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005 – 2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”, Visi Presiden dan Wakil Presiden  2020 – 2024 yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya ayng Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.  Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting.

BAB I Pendahuluan: B. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMN lima tahun kedua 2009-2014.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,6 %. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16,7 % di tahun 2009, menjadi 11,96 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,1 % di tahun 2009, menjadi 5,62 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.

Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya. Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;

2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan

3.  Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.

2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.

3. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi  yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik)

Sampai dengan bulan September 2014, Pusat Layanan Statistik BPS telah melayani 6.913 layanan permintaan data dari pengguna data.

2. Sistem perpustakaan online (Digilib)

Jumlah kunjungan perpustakan online terus mengalami peningkatan, hingga September 2014 tercatat 6.876 pengunjung ke portal sistem perpustakaan online.

3. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa)

Pemanfaatan SiRusa sebagai repository kegiatan statistik di Indonesia juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2013 kunjungan ke SiRusa tercatat sebanyak 97.768 pengunjung.

4. Sistem katalog mikrodata

Sistem katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan informasinya (metadata) yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS.

5. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website.

6. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung terciptanya good governance and clean government dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut

2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B

3. Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik dalam rangka Pelayanan Publik

4. Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Trophy Bandha Tadya Abiwada Utama.

2. Peringkat II Utilisasi BMN.

BAB I Pendahuluan: C. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, dengan memegang prinsip kerahasiaan data responden dalam setiap proses bisnis statistik.
Potensi BPS yang diharapkan dapat menjadi booster transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam Program STATCAP CERDAS (Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics).

Dari peta potensi dan permasalahan dalam menghasilkan kualitas
data tersebut, dipetakan beberapa potensi yang dimiliki BPS dalam rangka
mewujudkan Renstra BPS, antara lain:

1. Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2018 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari PST di BPS Pusat yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 96,96 persen, dan sebagian besar konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Pusat, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 94,18 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara  penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBP yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna (konsumen) data.
2. Sebagian besar konsumen di PST BPS Pusat menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 92,82 (Hasil SKD 2019). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola data bagi instansi pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik.
4. Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) Polstat STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BPS. Politeknik Statistika STIS yang dikenal saat ini mempunyai catatan riwayat yang cukup panjang dalam pembentukannya, dimulai dengan berdirinya Akademi Ilmu Statistik (AIS) sampai menjadi Politeknik Statistika STIS seperti sekarang.
5. Kerjasama BPS dengan K/L dan NSO negara lain BPS melakukan kerjasama dengan beberapa K/L pada tahun  2019.
6. BPS merupakan lembaga yang sistem dan infrastruktur terkait teknologi dan informasinya berkembang cukup pesat.

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS: A. Visi BPS

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.
Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. 

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS: B. Misi BPS

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS: C. Tujuan BPS

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun
1997.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

• Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
• Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
• Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
• Tujuan 4: Penguatan  tata kelola  kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS: D. Sasaran Strategis BPS

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:
a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:

• Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
• Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei

b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:

• Meningkatnya komunikasi dengan responden
• Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
• Sosialisasi kepada masyarakat
• Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
• Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
• Membuat customer relationship management
• Menyusun data mining pengguna data
• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
• Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
• Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:

• Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
• Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
• Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
• Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
• Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:

• Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
• Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
• Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
• Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
• Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:

• Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
• indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

• Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
• Persentase publikasi statistik  yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
Dengan indikator sasaran:

• Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
• Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 

4. Perspektif Learning and Growth
SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan  tata kelola  kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.
Dengan indikator sasaran:

• Opini BPK atas laporan keuangan BPS
• Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

BAB III Strategi dan Arah Kebijakan: A. Startegi dan Arah Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:

• Layanan dasar dan perlindungan sosial
• Produktivitas
• Pembangunan karakter

2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:

• Infrastruktur pelayanan dasar
• Infrastruktur ekonomi
• Infrastruktur perkotaan
• Energi dan ketenagalistrikan
• Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital

3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:

• Pendekatan Omnibus Law, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya
• Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun

4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:

• Penyederhaan prosedur
• Penyelenggaraan E-Government
• Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan

5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:

• Industrialisasi
• Pengembangan destinasi unggulan
• Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 – 7 persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen pada kurun waktu 2020 – 2024; dan
7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

BAB III Strategi dan Arah Kebijakan: B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan
statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; Arah kebijakan  yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

• Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
• Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

• Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
• Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
• Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

• Meningkatkan komunikasi dengan responden;
• Memperbaiki metode pengumpulan data;
• Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
• Membuat customer relationship management;
• Menyusun data mining pengguna data;
• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
• Melakukan penyempurnaan pelayanan statsitik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

• Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
• Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
• Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

• Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
• Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

• Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
• Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

• Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
• Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
• Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
• Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
• Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
Strategi yang dilakukan:

• Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
• Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality)  berdasarkan 10 UN Fundamental Principle
of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:

• Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
• Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai  6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama
prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastuktur di BPS