Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →
Berita Kegiatan BPS
Pemerintah Memastikan KBLI 2025 Tidak Memerlukan Perizinan Baru
Dirilis pada 30 April 2026 • Statistik Lain
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 tidak mengharuskan pelaku usaha untuk mengurus perizinan baru. Izin usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pelaku usaha hanya perlu melakukan penyesuaian melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan AHU (Administrasi Hukum Umum) apabila terdapat perubahan substansi usaha, seperti perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha.Apabila tidak ada perubahan substansi, pelaku usaha tidak perlu melakukan penyesuaian secara mandiri karena konversi kode KBLI akan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan tabel konversi yang telah ditetapkan BPS. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kelancaran berusaha, sehingga implementasi KBLI 2025 dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.
