Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
Kalibrasi Citra Satelit Perkuat Akurasi Data Permukiman Jakarta
Dirilis pada 11 Mei 2026 • Statistik Lain
BPS menemukan sebanyak 211 RW atau sekitar 7,68 persen wilayah di Jakarta masuk kategori kumuh setelah dilakukan kalibrasi data menggunakan citra satelit dan ground check ulang.Jumlah tersebut meningkat dari hasil pendataan awal sebanyak 208 RW, setelah ditemukan 23 RT tambahan yang memenuhi indikator kekumuhan. Mayoritas kawasan berada pada kategori kumuh sangat ringan dan tidak ditemukan lagi kategori kumuh berat. Wilayah kumuh terbanyak berada di Jakarta Barat, disusul Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sementara lebih dari 2.500 RW lainnya telah terverifikasi tidak kumuh.Pembaruan data dilakukan melalui kombinasi verifikasi lapangan dan analisis spasial berbasis citra satelit untuk mendeteksi kepadatan bangunan, pola permukiman tidak beraturan, hingga kondisi lingkungan. Dari total 2.749 RW di Jakarta, tahap awal verifikasi difokuskan pada 845 RW yang memerlukan pengecekan lanjutan. BPS juga menyiapkan dashboard digital pemantauan kawasan hingga level RT dan RW dengan 11 indikator pembentuk status kekumuhan guna mendukung intervensi yang lebih tepat sasaran.Selain itu, BPS dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut membahas penguatan statistik lingkungan, khususnya pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pemanfaatan citra satelit dan analisis spasial agar menghasilkan data yang lebih akurat dan mendukung pembangunan Jakarta berkelanjutan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti; Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi; dan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Wibowo pada 6 Mei 2026.