Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
Komitmen Bersama BPS, Kemnaker, dan Kemenperin: Membangun Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan
Dirilis pada 05 Agustus 2026 • Sensus dan Survey
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian mendeklarasikan komitmen bersama di Kawasan Industri Jababeka pada Selasa (21/7).Agenda pertemuan strategis lintas kementerian ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti; Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli; serta Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Tri Supondy. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat, perwakilan dari berbagai Asosiasi Pengusaha, Pengelola Kawasan Industri, Himpunan, KADIN Jawa Barat, serta media.Sensus Ekonomi 2026 adalah milik bersama. Bagi dunia industri, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar untuk melihat perkembangan struktur industri nasional, memahami keterkaitan rantai pasok, mengidentifikasi peluang investasi, serta mendukung peningkatan daya saing. Sementara itu, bagi pemerintah, hasil sensus akan menjadi landasan untuk menyusun berbagai kebijakan, menyiapkan kebutuhan tenaga kerja, dan memastikan berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan peta ekonomi Indonesia yang lengkap, terkini dan akurat.