BPS Kota Prabumulih Menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Dirilis pada 21 Maret 2025 • Statistik Lain

Senin, 10 Maret 2025 – Tim Statistik Harga BPS Kota Prabumulih menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Indonesia yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Rapat ini turut dihadiri oleh Wali Kota Prabumulih, Bapak H. Arlan, yang didampingi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Amilton. Sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Prabumulih, BPS memiliki peran penting dalam mengukur tingkat inflasi. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Idealnya, inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang diukur oleh BPS di kota-kota besar yang menjadi lokus pendataan inflasi. Namun, karena Kota Prabumulih bukan termasuk kota pendataan inflasi, pemantauan inflasi dilakukan melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH), yaitu indeks yang mengukur perubahan harga 20 komoditas pangan. Mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, pemantauan IPH menjadi perhatian utama pemerintah daerah guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., serta dihadiri oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, Ph.D., dan Kepala BPS RI, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, yang memaparkan kondisi inflasi terkini di Indonesia. Dalam rapat tersebut, turut hadir perwakilan dari berbagai instansi di Kota Prabumulih, di antaranya Polres Prabumulih, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disperindag, BPBD, Dinas Kominfo, Inspektorat, Dinas Pertanian, serta Dinas Perhubungan Kota Prabumulih. Rapat koordinasi yang digelar secara rutin setiap minggu ini membahas perkembangan inflasi di setiap daerah, khususnya Kota Prabumulih. Diharapkan dengan adaya kegiatan ini, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.