Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Barang Jasa
Informasi Publik terkait pengadaan barang dan jasa
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
BPS Kabupaten Pangandaran Terima Kunjungan Studi Tiru BPS Kabupaten Majalengka untuk Percepatan Sensus Ekonomi 2026
Dirilis pada 04 November 2026 • Siaran Pers
PANGANDARAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangandaran menerima kunjungan studi tiru dari BPS Kabupaten Majalengka pada Rabu, 4 November 2026. Kunjungan ini bertujuan memperkuat upaya percepatan penyelesaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui kegiatan ini, kedua instansi berkesempatan untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait pelaksanaan sensus. BPS Kabupaten Majalengka memilih BPS Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan kunjungan untuk mempelajari berbagai strategi yang mendukung penyelesaian pendataan.Kunjungan studi tiru ini menjadi wadah pertukaran informasi mengenai strategi percepatan penyelesaian Sensus Ekonomi 2026. BPS Kabupaten Majalengka ingin mengidentifikasi praktik baik yang telah diterapkan BPS Kabupaten Pangandaran dalam mendukung kelancaran pendataan. Pembahasan mencakup strategi penyelesaian pendataan, penanganan berbagai kendala di lapangan, hingga pengendalian kualitas data. Selain itu, kedua instansi juga berkesempatan membahas upaya optimalisasi capaian penyelesaian Sensus Ekonomi 2026.Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman, BPS Kabupaten Majalengka maupun BPS Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat memperoleh wawasan baru untuk mendukung pelaksanaan tugas di wilayahnya. Berbagai strategi dan inovasi yang dibagikan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menghadapi tantangan pendataan. Pengendalian kualitas data juga menjadi perhatian penting agar proses pengumpulan data berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan studi tiru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Kegiatan ini sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi BPS dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendataan di setiap daerah. Melalui praktik baik yang dibagikan, BPS dapat terus mengoptimalkan proses pendataan sekaligus menjaga kualitas data yang dihasilkan. Upaya ini diharapkan mampu mendukung penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 secara optimal sebagai dasar penyediaan data ekonomi Indonesia yang berkualitas.