Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Barang Jasa
Informasi Publik terkait pengadaan barang dan jasa
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
AUDIENSI SPSI PT PWI INDONESIA CABANG REMBANG BERSAMA BPS KABUPATEN REMBANG: MEMAHAMI INDIKATOR DATA TERKAIT PENETAPAN UPAH MINIMUM (UMR)
Dirilis pada 13 November 2026 • Statistik Lain
Rembang, Kamis, 12 November 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang menerima audiensi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT PWI Indonesia Cabang Rembang. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka berdiskusi dan memperoleh penjelasan mengenai indikator statistik yang berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Regional (UMR).Dalam audiensi tersebut, sejumlah topik menjadi bahan diskusi, antara lain metode penghitungan inflasi, penyerapan tenaga kerja di sektor industri, indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta penggunaan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks penetapan upah minimum.BPS Kabupaten Rembang memberikan pemaparan mengenai berbagai kegiatan statistik dan survei yang dilaksanakan BPS, termasuk penjelasan bahwa penghitungan inflasi dilakukan berdasarkan perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat melalui pemantauan harga komoditas secara berkala.Selain itu, dijelaskan pula bahwa BPS memiliki survei Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) untuk menyediakan data ketenagakerjaan serta berbagai indikator yang dapat dimanfaatkan dalam analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.Dalam diskusi tersebut juga ditegaskan bahwa BPS berperan sebagai penyedia data statistik yang objektif, independen, dan netral. BPS tidak menetapkan formula maupun menentukan besaran upah minimum, melainkan menyediakan data statistik yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan kajian dan pengambilan kebijakan.Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin komunikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai peran data statistik dalam mendukung kajian ketenagakerjaan serta kebijakan pengupahan.*BPS Kabupaten Rembang*Data Berkualitas untuk Indonesia Maju. (Humas BPS 3317)