Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →
Berita Kegiatan BPS
Pemutakhiran DTSEN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Dirilis pada 13 Maret 2026 • Sensus dan Survey
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2026 di wilayah Kota Batu. Kegiatan ini dilakukan melalui proses pengecekan lapangan (ground check) sejumlah 60 rumahtangga yang tersebar di 16 desa/kelurahan guna memastikan data sosial ekonomi masyarakat yang menjadi dasar berbagai program bantuan pemerintah tetap akurat dan mutakhir. Pemutakhiran ini merupakan bagian dari kolaborasi antara BPS, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait dalam memperkuat tata kelola data perlindungan sosial. Melalui kegiatan ini, petugas melakukan verifikasi kondisi terkini keluarga dan individu yang tercatat dalam basis data, termasuk memastikan kesesuaian informasi kesejahteraan dan status kepesertaan bantuan. BPS Kota Batu berharap pemutakhiran DTSEN dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran serta menghadirkan data sosial ekonomi yang lebih berkualitas untuk mendukung kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial di Indonesia.
