Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Barang Jasa
Informasi Publik terkait pengadaan barang dan jasa
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
Pembinaan Statistik Sektoral 29 Oktober 2026 | Sistem Statistik Nasional
Dirilis pada 29 Oktober 2026 • Statistik Lain
Kamis, 29 Oktober 2026, BPS Kota Bima kembali menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral dengan materi Sistem Statistik Nasional bertempat di Aula Bappeda Kota Bima.Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Nurhasanah, S.Kom., selaku Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Bima. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Bappeda senantiasa berlandaskan pada data. Dalam hal ini, Bappeda berperan sebagai penghubung dalam memastikan penyelenggaraan data di Kota Bima berjalan dengan baik dan lancar. Dengan ketersediaan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan setiap perencanaan pembangunan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, Kepala BPS Kota Bima, Tuti Juhaeti, SST., M.Si, menyampaikan bahwa statistik sektoral memiliki peran penting sebagai sumber indikator pembangunan dan dasar dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, data statistik yang dihasilkan harus berkualitas, relevan dengan kebutuhan kebijakan, mudah dipahami, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata terhadap penyusunan program, evaluasi kinerja, alokasi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pembinaan statistik sektoral membutuhkan kolaborasi lintas tim, unit, dan peran.Lebih lanjut, pembinaan statistik sektoral perlu dilakukan melalui standardisasi metodologi, pendampingan teknis, evaluasi kualitas data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan integrasi sistem. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) menjadi instrumen untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral rnelalui lndeks Pembangunan Statistik (IPS). Melalui pembinaan ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral semakin meningkat sehingga menghasilkan data yang andal dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.Agenda selanjutnya adalah pemaparan materi terkait Sistem Statistik Nasional yang disampaikan oleh Firhand Yusuf Kamal, S.Tr.Stat., selaku Pranata Komputer Ahli Pertama BPS Kota Bima. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa statistik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Data statistik digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem Statistik Nasional merupakan suatu tatanan yang terdiri atas kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan statistik. Pelaksanaannya memerlukan dukungan dan koordinasi dari seluruh pihak agar data yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Penguatan SSN juga berkaitan erat dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini mendorong penyelenggaraan tata kelola data pemerintah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Dengan demikian, data yang dihasilkan oleh berbagai instansi diharapkan memiliki keseragaman dan dapat dimanfaatkan secara terpadu.