BPS dan Kemendagri Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Dirilis pada 15 Juni 2026 • Sensus dan Survey

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani Surat Edaran Bersama tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dilaksanakan di Jakarta pada 15 Juni 2026. Penandatanganan Surat Edaran Bersama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS dalam mendukung seluruh tahapan pelaksanaan SE2026 di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan proses pendataan berjalan lancar, efektif, dan menghasilkan data yang berkualitas. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan sosialisasi kepada para kepala daerah dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda statistik nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut, Kepala BPS RI menjelaskan bahwa hasil SE2026 akan menjadi basis data ekonomi yang paling mutakhir, lengkap, dan komprehensif. Data tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, perencanaan program, evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data statistik. Melalui Surat Edaran Bersama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan aktif terhadap pelaksanaan SE2026, antara lain melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, fasilitasi kegiatan pendataan di wilayah masing-masing, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta dukungan terhadap kelancaran operasional petugas sensus di lapangan. Kolaborasi yang erat antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendataan yang kondusif sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung perumusan kebijakan, mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.