Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →
Berita Kegiatan BPS
Rakorda Terkait Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)
Dirilis pada 23 Januari 2026 • Sensus dan Survey
Jumat, 23 Januari 2026 — BPS Kota Tomohon melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat BPS Kota Tomohon dan diikuti oleh PJ Teknis, PJ Fasih, PJ Administrasi, serta PML dan PCL pendataan SNLIK.SNLIK diselenggarakan untuk memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei ini pertama kali dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, dan sejak tahun 2024 SNLIK dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS.Rakorda ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman petugas terkait konsep dan definisi survei, serta membahas strategi pelaksanaan pendataan di lapangan agar kegiatan SNLIK dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat serta berkualitas.Melalui koordinasi yang solid, BPS Kota Tomohon berkomitmen mendukung penyediaan data literasi dan inklusi keuangan yang menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
