Portal PPID
Badan Pusat Statistik
Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Website PPID BPS menyediakan Informasi Publik Berkala, Setiap Saat, Serta-merta, dan Informasi lainnya.
Informasi
Berkala
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Informasi
Serta-merta
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta tanpa penundaan
Informasi
Setiap Saat
Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat
Informasi
Dikecualikan
Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi
Standar
Layanan
Standar yang berlaku pada Layanan PPID
Laporan
dan Regulasi
Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia
—
E-FORM
Pengajuan Informasi Publik
Kini Lebih Mudah
Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanPermohonan Informasi → Ajukan
Keberatan Informasi →

Berita Kegiatan BPS
Pekan Pertama Sensus Ekonomi 2026, BPS Banggai Data 3 Tokoh Penting Daerah
Dirilis pada 21 Juni 2026 • Sensus dan Survey
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kabupaten Banggai mencatatkan awal yang sangat positif. Dalam kurun waktu satu minggu pertama sejak sensus resmi bergulir, petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai telah sukses melakukan pendataan awal terhadap tiga tokoh penting daerah. Ketiga pimpinan yang telah didata tersebut adalah Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Drs. H. Furqanuddin Masulili, M.M.; Ketua DPRD Kabupaten Banggai, H. Saripudin Tjajo, SH; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si.Langkah jemput bola terhadap jajaran pimpinan daerah ini merupakan upaya strategis BPS untuk memberikan teladan nyata bagi masyarakat luas. Dengan adanya dukungan dan partisipasi langsung dari jajaran eksekutif maupun legislatif, BPS Kabupaten Banggai mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku usaha untuk turut berpartisipasi aktif, menyambut baik petugas sensus, serta memberikan data yang jujur demi landasan kebijakan ekonomi daerah yang lebih akurat.