Ajukan permohononan Informasi Publik, atau keberatan Informasi Publik dengan mengisi E-Form secara online.
AjukanDirilis pada 25 Maret 2025 • Statistik Lain
Polewali Mandar – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar turut berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 19 Maret 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar.Kehadiran BPS dalam forum ini memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah berbasis pada data yang valid dan akurat. Kepala BPS Kabupaten Polewali Mandar, Achmad Nasir, S.Si., M.M., berkesempatan menyampaikan materi bertajuk “Indikator Makro berdasarkan Visi Bupati-Wakil Bupati Polewali Mandar, Periode 2025-2029”.Dalam paparannya, Achmad Nasir mengulas berbagai indikator makro yang relevan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Sehat, Cerdas, dan Maju, yang berlandaskan nilai Agama, Budaya, dan Berwawasan Lingkungan. Beberapa indikator utama yang disampaikan meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kesakitan, Angka Harapan Lama Sekolah, Kualitas Tenaga Kerja, serta profil Rumah Tangga Miskin.“Pembangunan yang efektif harus berangkat dari pemahaman yang baik terhadap data statistik. Dengan indikator yang terukur, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar Achmad Nasir.Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, serta tokoh masyarakat. Dengan adanya sinergi antara BPS dan pemerintah daerah, diharapkan penyusunan RPJMD dan RKPD dapat lebih terarah serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Polewali Mandar.Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, BPS Kabupaten Polewali Mandar terus berkomitmen untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan.