BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:
Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam menyusun Standar Pelayanan, penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan diatur pada PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Diseminasi dan Layanan Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
Dalam menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Kepala BPS telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:
Selengkapnya tersedia di Kepla No. 96 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah
Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan SK Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
Selengkapnya:
Pelayanan Informasi Publik
1. Ruang Informasi Publik
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang langsung ke BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan Ruang Informasi Publik yang dilengkapi dengan tempat duduk yang representatif. Ruang ini berada di lobby utama kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat yang memerlukan informasi publik dilayani di ruangan ini oleh PPID. Sementara, mayarakat yang memerlukan informasi publik berupa data, publikasi statistik, rekomendasi statistik dan konsultasi statistik disediakan ruangan khusus yaitu Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Berikut ini adalah foto-foto Ruang Informasi Publik BPS Provinsi Kalimantan Tengah
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gambar 1. Ruang Informasi Publik BPS Provinsi Kalimantan Tengah
2. Website ppid.bps.go.id
Masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah melalui website resmi ppid.bps.go.id/?mfd=6200. Berbagai informasi publik disajikan dalam website tersebut baik yang bersifat berkala, setiap saat, dan dikecualikan.
Gambar 2. Website Informasi Publik BPS Provinsi Kalimantan Tengah
Menu Informasi Terbuka Berkala, memuat berbagai informasi yaitu:
Menu Informasi Terbuka Setiap Saat, memuat berbagai informasi yaitu:
Menu Informasi Publik Dikecualikan memuat daftar informasi yang dikecualikan pada Badan Pusat Statistik menurut Kepka BPS Nomor 145 Tahun 2014.
Pelayanan Informasi Publik Diseminasi Data dan Kegiatan Statistik
BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki berbagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait data, indikator dan informasi statistik sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan saluran komunikasi untuk memberikan layanan tersebut yaitu:
1. Pelayanan Statistik Terpadu
Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan pelayanan satu pintu untuk melayani masyarakat. Layanan yang diberikan di Pelayanan Statistik Terpadu adalah layanan perpustakaan, layanan konsultasi statistik, layanan konsultasi rujukan statistik, rekomendasi statistik, penjualan data mikro dan peta digital serta penjualan publikasi. PST dibuka untuk umum setiap hari kerja, tanpa jam istirahat. Secara umum SDM pelaksana layanan PST adalah fungsi IPDS, sedangkan secara khusus adalah fungsi DLS. Jumlah pegawai pada fungsi per 31 Desember 2023 adalah sebanyak tiga orang, yang terdiri dari 4 orang subkoordinator; dan 3 orang frontliner. Sementara sarana dan prasarana layanan informasi publik pada BPS Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel berikut.
Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
1 | Meja front desk dan kursi petugas | 1 |
2 | PC input registrasi | 1 |
3 | PC layanan | 3 |
4 | PC touchscreen | 1 |
5 | Meja kursi baca | 8 |
6 | Meja kursi petugas | 3 |
7 | Line telepon | 1 |
8 | TV Plasma: content informasi | 1 |
9 | AC | 2 |
10 | Berbagai poster | 10 |
11 | WIFI | Ada |
12 | Locker tempat penitipan tas/barang pengunjung | 9 |
13 | Akses jalan bagi penyandang disabilitas | Ada |
Berikut adalah foto-foto Pelayanan Statistik Terpadu.
![]() |
![]() |
Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) | Meja Front Desk dan Buku Tamu PST |
![]() |
![]() |
Loker Pengguna | Meja Kursi Baca |
![]() |
![]() |
PC Layanan Lengkap dengan Jaringan Internet | Informasi Layanan Penjualan |
![]() |
![]() |
Standing Banner Informasi Layanan | Mesin Fotocopy/Printer di PST |
![]() |
![]() |
Layanan Konsultasi Statistik | Layanan Konsultasi Statistik Online |
![]() |
![]() |
Layanan Rekomendasi Statistik | Fasilitas Pengaduan |
Selain pelayanan PST offline, BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan layanan konsultasi statistik online melalui media WhatsApp Official yaitu Sistem Contact Center Informasi Statistik (SiCantik). Dengan adanya layanan online, pengguna data statistik tidak harus datang ke PST BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk konsultasi ataupun sekedar mencari data. Terlebih lagi di masa pandemi covid-19, pengguna data lebih banyak menggunakan layanan online daripada datang langsung ke PST. Selain itu juga disediakan akses bagi konsumen yang berkebutuhan khusus sebagai berikut :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gambar 4. Fasilitas bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus
Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, yang besarannya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain Pelayanan Statistik Terpadu yang berlokasi di kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, BPS juga memiliki sarana layanan informasi secara langsung lainnya yang dikhususkan bagi mahasiswa, yaitu Pojok Statistik. Pojok Statistik berlokasi di Universitas Palangka Raya.
Gambar 5. Pojok Statistik Universitas Palangka Raya
2. Website www.kalteng.bps.go.id
Selain pelayanan secara langsung, BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan pelayanan dan informasi data/kegiatan statistik melalui website resmi www.kalteng.bps.go.id. Berbagai informasi yang disajikan di website ini terbagi menjadi beberapa menu yaitu Beranda, Tentang Kami, Berita, Senarai Rencana Terbit, Publikasi, Berita Resmi Statistik, dan Informasi Publik.
Gambar 6. Website BPS Provinsi Kalimantan Tengah
Beberapa menu pada beranda website BPS Provinsi Kalimantan Tengah adalah :
3. Aplikasi AllStat
BPS Badan Pusat Statistik juga menyediakan aplikasi berbasis android yaitu Allstat BPS yang dapat diunduh pada playstore. Aplikasi ini memuat content yang sama dengan website seperti tabel statis dan dinamis, BRS, dan publikasi.
![]() |
![]() |
Banner Aplikasi Allstat di PST BPS Prov Kalt | Aplikasi Allstat |
![]() |
![]() |
Aplikasi Allstat BPS Prov Kalteng | Aplikasi Allstat BPS Prov Kalteng |
4. Media Sosial
Selain website, media online penyampaian informasi BPS Provinsi Kalimantan Tengah adalah media sosial resmi yaitu facebook, instagram, youtube dan twitter. Informasi data statistik dan informasi kegiatan statistik juga disampaikan melalui media ini. Masyarakat dan pengguna juga dapat berinteraksi melalui media ini. Berikut akun resmi media sosial BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Youtube |
Gambar 7. Akun Media Sosial Resmi BPS Provinsi Kalimantan Tengah
5. Media Komunikasi Lainnya
Selain berbagai media yang sudah dijelaskan, ada beberapa media lain yang disediakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat yaitu baliho dan running text yang dipasang di halaman kantor sehingga dapat dilihat masyarakat, layar monitor di lobby utama kantor, berbagai standing banner dan poster serta kegiatan pemberian informasi langsung ke masyarakat pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti pameran, event Hari Statistik Nasional, serta kunjungan langsung kepada pengguna. Juga tersedia ruang video conferrence dan aula yang digunakan untuk memberikan pelayanan dalam jumlah besar. Selain itu juga disediakan berbagai saluran komunikasi lainnya yaitu telepon (0536) 3228105; faksimili: (0536) 3221380; email : pst6200@bps.go.id; surat ke alamat Jl. Kapt. Piere Tendean No 6 Palangka Raya 73112; dan Whatsapp 0811-521-6200.
![]() |
![]() |
Baliho Di Depan Kantor | Baliho Di Depan Kantor |
![]() |
![]() |
Running Text Gedung Kantor | Layar Monitor di Lobby Kantor |
![]() |
![]() |
Sosialisasi kegiatan Statistik Sektoral Kepada Diskominfo dan Bappedalitbang se Kalimantan Tengah | Sosialisasi kegiatan Statistik Sektoral Kepada Diskominfo dan Bappedalitbang se Kalimantan Tengah |
Gambar 8. Berbagai Media dan Sarana Informasi Publik Lain
-
Disediakan akses bagi konsumen yang berkebutuhan khusus sebagai berikut :
Akses Jalan dan Toilet Bagi Konsumen Berkebutuhan Khusus
Penunjuk Akses Jalan Penyandang Disabilitas |
Tempat Parkir Khusus Penyandang Disabilitas |
Akses Jalan Khusus Penyandang Disabilitas |
Toilet Prioritas Khusus Penyandang Disabilitas |
Ruang Fasilitas untuk Laktasi, Ibu Hamil dan Balita
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dasar Hukum | : | PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Konsep Kegiatan | : | Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. |
Tujuan Kegiatan | : | Mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi statistik |
Pelaksanaan Kegiatan | : | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di BPS diintegrasikan dengan kegiatan “Survei Kebutuhan Data (SKD)” |
Periode Pelaksanaan | : | 1. Tahunan 2. Triwulanan 3. Setiap Saat melalui rating survey |
Pelaksanaan Kegiatan | : | Tim Diseminasi dan Layanan Statistik |
Laporan Tingkat Kepuasan Pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik terdapat pada publikasi Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2024
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2023
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2022
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2021
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2020
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2019
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2018
Hasil Survei Kebutuhan Data Provinsi Kalimantan Tengah 2017
Capaian/Penghargaan Daerah Terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Berdasarkan Indikator Keberhasilan Tahun 2010-2014
No | Jenis Penghargaan | Penyelenggara | Tahun | Level | BPS Provinsi/Kabupaten | Peringkat | Bentuk Fisik |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. | Instansi dengan Pegawai yang 'Sangat anti Korupsi' dalam assessment PBAK | Kemenkominfo, Bappenas dan UKP4 | 2013 | BPS RI | Sangat Anti Korupsi | Laporan | |
2. | Penyusunan dan penyajian laporan keuangan | Badan Pemeriksa Keuangan | 2011 | Nasional | BPS RI | Opini WTP | Piagam Penghargaan |
2012 | Nasional | BPS RI | Opini WTP | Piagam Penghargaan | |||
3. | Citra Pelayanan Prima | Ombudsman RI | 2013 | Nasional | BPS RI | VII | - |
4. | Keaktifan dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Perpustakaan Nasional RI | 2012 | Nasional | BPS RI | - | Piala dan Piagam Penghargaan |
5. | Akreditasi B untuk Penyelenggaraan Program Diklat Prajab Golongan I dan II | Lembaga Administrasi Negara | 2011 | Nasional | Pusdiklat BPS RI | Akreditasi B | Sertifikat |
6. | Akreditasi B untuk Penyelenggaraan Program Diklat Prajab Golongan III | Lembaga Administrasi Negara | 2011 | Nasional | Pusdiklat BPS RI | Akreditasi B | Sertifikat |
7. | Akreditasi B untuk Penyelenggaraan Program Diklat PIM IV | Lembaga Administrasi Negara | 2011 | Nasional | Pusdiklat BPS RI | Akreditasi B | Sertifikat |
8. | Akreditasi B untuk Penyelenggaraan Program Diklat PIM III | Lembaga Administrasi Negara | 2011 | Nasional | Pusdiklat BPS RI | Akreditasi B | Sertifikat |
9. | Kepatuhan pelaporan BMN terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan BMN | Kementrian Keuangan | 2012 | Nasional | BPS RI | I | Piagam Penghargaan |
10. | Realisasi inventarisasi dan penilaian BMN | Kementrian Keuangan | 2012 | Nasional | BPS RI | I | Piagam Penghargaan |
11. | Utilisasi BMN terkait penggunaan, pemanfaatan, dan underlying assets penerbitan surat berharga syariah negara | Kementrian Keuangan | 2012 | Nasional | BPS RI | II | Piagam Penghargaan |
2013 | Nasional | BPS RI | II | Piagam Penghargaan | |||
12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Kemen PAN dan RB | 2012 | Nasional | BPS RI | Peringkat CC | Surat Keterangan |
2013 | Nasional | BPS RI | Peringkat B | Surat Keterangan | |||
13. | Penghargaan E-Government Indonesia (PeGI) | Kementrian Komunikasi dan Informatika | 2014 | Nasional |
BPS RI | I | - |
Capaian/Penghargaan Daerah Terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPS Daerah Berdasarkan Indikator Keberhasilan Tahun 2010-2014
No | Jenis Penghargaan | Penyelenggara | Tahun | Level | BPS Provinsi/Kabupaten | Peringkat | Bentuk Fisik |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1. | Penilaian penyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | KPPN Surakarta | 2013 | Kabupaten | BPS Kota Surakarta, Jawa Tengah | - | piagam penghargaan |
2. | Pengiriman hasil terbitan sesuai UU No. 4 tahun 1990 | Badan Perpustakan, Arsip dan Dokumentasi Prov. Sumut | 2012 | Provinsi | BPS Provinsi Sumatera Utara | vandel/plakat | |
3. | Apresiasi telah melakukan sharing ilmu pengetahuan mengenai penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Banda Aceh | Pemerintah Kabupaten Muara Enim Prov. Sumatera Selatan | 2013 | Kabupaten | BPS Kota Banda Aceh, Aceh | piagam penghargaan | |
4. | Penyerapan Anggaran Terbaik | KPPN | 2010 | Kabupaten | PS Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara | III | piagam penghargaan |
BPS Kab. Purbalingga, Jawa Tengah | II | ||||||
BPS Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | - | ||||||
2011 | Kabupaten | BPS Kab. Tebo, Jambi | I | piagam penghargaan | |||
BPS Kab. Saumlaki, Maluku | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab. Wajo, Sulawesi Selatan | I | plakat | |||||
2012 | Kabupaten | BPS Labuhanbatu, Sumatera Utara | I | sertifikat | |||
BPS Kab. Belitung Timur, Bangka Belitung | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Samarinda, Kalimantan Timur | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Tarakan, Kalimantan Timur | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab Tana Tidung, Kalimantan Timur | III | piagam penghargaan | |||||
2013 | Kabupaten | BPS Kab Mukomuko, Bengkulu | I | piagam penghargaan | |||
Kabupaten | BPS Kab Tegal, Jawa Tengah | II | piagam penghargaan | ||||
Provinsi | BPS Provinsi DIY | II | piagam penghargaan | ||||
Kabupaten | BPS Kab. Merangin, Jambi | I | piagam penghargaan | ||||
Kanwil DJBP Provinsi | Provinsi | BPS Kab. Palopo, Sulawesi Selatan | X | piagam penghargaan | |||
KPPN | 2014 | Kabupaten | BPS Kab Tanjung Jabung, Jambi | II | piagam penghargaan | ||
BPS Kab. Barabai, kalimantan Selatan | II | piagam penghargaan | |||||
5. | Satker terbaik pertama dalam pengajuan SPM, Rekonsiliasi dan penyampaian Laporan ke KPPN | KPPN | 2010 | Kabupaten | BPS Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat | I | piagam penghargaan |
6. | Penghargaan atas Pengelolaan APBN | KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab Sumbawa,Nusa Tenggara Barat | II | piagam penghargaan |
BPS Kota Palopo, Sulawesi Selatan | - | piagam penghargaan | |||||
2013 | Kabupaten | Kab. Bener Meriah, Aceh | I | piagam penghargaan | |||
BPS Kota Medan, Sumatera Utara | II | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Binjai, Sumatera Utara | II | piagam penghargaan | |||||
7. | Satker Berprestasi kategori Pelaksana Anggaran | KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab. Tanjung, Kalimantan Selatan | II | piagam penghargaan |
8. | Manajemen Pencairan Dana APBN | KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab. Tanjung, Kalimantan Selatan | III | piagam penghargaan |
9. | Satker Terbaik Pertama untuk kategori perencanaan kas | KPPN | 2013 | Kabupaten | BPS Pasaman Barat, Sumatera Barat | I | Plakat |
BPS Kab Sragen, Jawa Tengah | I | piagam penghargaan | |||||
10. | Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA terbaik | KPPN | 2010 | Kabupaten | BPS Kab. Pelalawan, Riau | Harapan I | piagam penghargaan |
BPS Kab. Inhil, Riau | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Kendari, Sulawesi Tenggara | III | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab. Kendari, Sulawesi Tenggara | II | piagam penghargaan | |||||
2011 | Kabupaten | BPS Kab. Pelalawan, Riau | II | piagam penghargaan | |||
BPS Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Kendari, Sulawesi Tenggara | IV | piagam penghargaan | |||||
2012 | Kabupaten | BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi | III | piagam penghargaan | |||
BPS Kab. Pelalawan, Riau | II | piala penghargaan | |||||
2013 | Kabupaten | BPS Kab Kulon Progo, DI Yogyakarta | I | tropi dan piagam penghargaan | |||
BPS Kab. Kendari, Sulawesi Tenggara | IX | piagam penghargaan | |||||
11. | Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W | Kanwil DJPB Provinsi | 2012 | Provinsi | BPS Provinsi DIY | I | piagam penghargaan |
BPS Provinsi DKI Jakarta | VI | SK dan piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Jawa Barat | IV | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Jambi | III | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Banten |
III | plakat penghargaan | |||||
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Papua Barat | II | piagam penghargaan | |||||
2013 | Provinsi | BPS Provinsi Jambi | V | piagam penghargaan | |||
BPS Provinsi Bangka Belitung | II | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara | III | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat | I | piagam penghargaan | |||||
12. | Satker terbaik dalam pengajuan SPM, Rekonsiliasi, Penyusunan LPJ Bendahara, penyampaian Laporan ke KPPN | KPPN | 2010 | Kabupaten | BPS Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat | I | piagam penghargaan |
Kabupaten | BPS Kab. Sawahlunto, Sumatera Barat | I | piagam penghargaan | ||||
Provinsi | BPS Provinsi Sumatera Barat | III | piagam penghargaan | ||||
Kanwil DJPB Provinsi | 2010 | Provinsi | BPS Provinsi Bali | I | piagam penghargaan | ||
KPPN | 2011 | Kabupaten | BPS Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara | I | piagam penghargaan | ||
BPS Kota Sibolga, Sumatera Utara | II | piagam penghargaan | |||||
Kanwil DJBP Provinsi | 2011 | Provinsi | BPS Provinsi Bali | IV | piagam penghargaan | ||
KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab. Tobelo. Maluku Utara | III | piagam penghargaan | ||
BPS Kota Sibolga, Sumatera Utara | I | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara | - | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab. Muaro Jambi, Jambi | V | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Bengkulu | IV | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Karimun, Kepulauan Riau | IV | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab Pati, Jawa Tengah | I | piala dn SK | |||||
BPS Kab Bangli, Bali | IV | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab Halmahera, Maluku Utara | III | piagam penghargaan | |||||
2013 | Provinsi | BPS Kota Cimahi, Jawa Barat | IV | piagam penghargaan | |||
Kabupaten | BPS Kab Magelang, Jawa Tengah | II | piagam penghargaan | ||||
Provinsi | Kota Batam, Kepulauan Riau | V | surat keterangan | ||||
Kabupaten | BPS Kab. Buntok, Kalimantan Tengah | I | piagam penghargaan | ||||
Kabupaten | BPS Kota Kediri, Jawa Timur | - | piagam penghargaan | ||||
Kabupaten | BPS Kab Bangli, Bali | III | piagam penghargaan | ||||
13. | satker dengan kinerja terbaik dalam kerjasama dengan KPPN | KPPN | 2010 | Kabupaten | BPS Kab. Bener Meriah, Aceh | III | piagam penghargaan |
KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab Maros, Sulawesi Selatan | - | piagam penghargaan | ||
Kanwil DJPB Provinsi | 2013 | Provinsi | BPS Provinsi NTB | I | piagam penghargaan | ||
14. | Satker Utama Mitra Kerja KPPN | KPPN | 2011 | Kabupaten | BPS Kota Medan, Sumatera Utara | I | piagam penghargaan |
2012 | Kabupaten | BPS Kota Binjai, Sumatera Utara | I | piagam penghargaan | |||
BPS Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | - | piagam penghargaan | |||||
BPS Kota Magelang, Jawa tengah |
I | SK dan KARTU PASTI | |||||
Provinsi | BPS Kab. Taklar, Sulawesi Selatan | XIIII | piagam penghargaan | ||||
2013 | Kabupaten | BPS Kab. Ketapang, Kalimantan Barat | I | piagam penghargaan | |||
BPS Kab. Mamuju, Sulawesi Barat | I | piagam penghargaan | |||||
15. | Kinerja Pengelola Keuangan Negara | Kanwil DJPB Provinsi | 2010 | Provinsi | BPS Kota Cilegon, Banten | piagam penghargaan | |
2011 | Kabupaten | BPS Kab Rejang Lebong, Bengkulu | I | piagam penghargaan | |||
BPS Kab Mukomuko, Bengkulu | II | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab Bengkulu Selatan, Bengkulu | III | piagam penghargaan | |||||
2013 | Provinsi | BPS Provinsi Bengkulu | I | piagam penghargaan | |||
16. | Penghargaan atas ketepatan waktu Rekonsiliasi Realisasi APBN | KPPN | 2011 | Kabupaten | BPS Kota Kediri, Jawa Timur | - | piagam penghargaan |
17. | Kepatuhan dalam melakukan pelaporan dan akuntansi | Kementrian Keuangan Republik Indonesia Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi | 2011 | Provinsi | BPS Provinsi Kalimantan Barat | - | piagam penghargaan |
Kuasa Bendahara Umum Negara | 2011 | Kabupaten | BPS Kab. Sanggau, Kalimantan Barat | - | piagam penghargaan | ||
KPPN |
2013 | Kabupaten | BPS Kab. Singkawang, Kalimantan Barat | - | piagam penghargaan | ||
18. | Penilaian Pengelolaan dan rekonsiliasi BMN | Kanwil DJKN | 2011 | Provinsi | BPS Provinsi Bali | I | piagam penghargaan |
BPS Provinsi Sulawesi Tengah | - | piagam penghargaan | |||||
2012 | Provinsi | BPS Provinsi Kepri | III | piagam penghargaan | |||
BPS Provinsi DKI Jakarta | I | plakat dan piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Sulawesi Barat | III | piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Sulawesi Tengah | - | piagam penghargaan | |||||
2013 | Provinsi | BPS Provinsi Sumatera Barat | I | piagam penghargaan | |||
BPS Provinsi Riau | I | plakat dan piagam penghargaan | |||||
BPS Provinsi Sulawesi Tengah | - | piagam penghargaan | |||||
KPKN | 2013 | Provinsi | BPS Provinsi Bali | - | piagam penghargaan | ||
19. | Pelaporan Terbaik Rekonsiliasi Pelaporan Keuangan dan Akuntansi (SAI) | Dirjen Perbendaharaan | 2012 | Provinsi | BPS Provinsi Sulawesi Tengah | I | piagam penghargaan |
KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab Musi Banyuasin,Sumatera Selatan | III | piagam penghargaan | ||
BPS Kab. Buntok, Kalimantan Tengah | VI | piagam penghargaan | |||||
Kanwil DJPB Provinsi | 2013 | Kabupaten | BPS Kab. Sampit, Kalimantan Tengah | IV | piagam penghargaan | ||
Provinsi | BPS Provinsi Kalimantan Barat | - | piagam penghargaan | ||||
20. | Wajib Pajak Bendahara Pemerintah Pusat dengan Tingkat Kepatuhan Formal Terbaik Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Untuk Pelaporan dan Penyetoran PPh dan PPN | Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak | 2011 | Kabupaten | BPS Kab. Taklar, Sulawesi Utara | II | piagam penghargaan |
KPP Pratama | 2012 | Kabupaten | BPS Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara | I | piagam penghargaan | ||
21. | Satker terbaik rekonsiliasi SAKPA | KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab Tulungagung, Jawa Timur | I | Plakat penghargaan |
BPS Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara | III | piagam penghargaan | |||||
2013 | Kabupaten | BPS Kota Padangpanjang, Sumatera Barat | I | piagam penghargaan | |||
BPS Kab Wajo, Sulawesi Selatan | III | piagam penghargaan | |||||
22. | Bendahara Pemerintah Pusat (Vertikal) Terpatuh | KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS Kab. Majene, Sulawesi Barat | - | piagam penghargaan |
Kanwil Perpajakan | 2013 | Provinsi | BPS Provinsi Sulawesi Barat | I | piagam penghargaan | ||
23. | Satker dengan penyampaian laporan keuangan terbaik | KPPN | 2011 | Kabupaten | BPS Kab. Barabai, Kalimantan Selatan | II | piagam penghargaan |
2012 | Kabupaten | BPS Kota Yogyakarta, Provinsi DIY | I | piagam penghargaan | |||
Provinsi | BPS Provinsi Gorontalo | IV | piagam penghargaan | ||||
Kabupaten | BPS Kab Subang, Jawa Barat | I | piagam penghargaan | ||||
Kabupaten | BPS Kab. Barabai, Kalimantan Selatan | I | piagam penghargaan | ||||
Provinsi | BPS Provinsi Jawa Barat | I | Piala penghargaan | ||||
Provinsi | BPS Provinsi Aceh | - | kenang-kenangan | ||||
2013 | Provinsi | BPS Provinsi Kepri | III | piagam penghargaan | |||
24. | Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja dalam Wilayah Pembayaran KPPN | KPPN | 2014 | Provinsi | BPS Kab Bantul, DI Yogyakarta | III | SK-KPPN |
25. | Kecepatan dan keakuratan pengajuan SPM Gaji Induk | KPPN | 2013 | Kabupaten | BPS Kab Kediri, Jawa Timur | IV | plakat dan piagam penghargaan |
BPS Kota Padangpanjang, Sumatera Barat | I | piagam penghargaan | |||||
26. | Satuan Kerja Terbaik | KPPN | 2012 | Kabupaten | BPS kab Jembrana, Bali | - | |
2013 | Kabupaten | Kab. Puncak jaya, Papua | I | piagam penghargaan | |||
Kab. Tolikara, Papua | IX | piagam penghargaan | |||||
BPS Kab Kaur, Bengkulu | I | piagam penghargaan | |||||
Provinsi | BPS Kota Malang, Jawa Timur | I | - | ||||
27. | Satker Terbaik Kategori Manajemen Komunikasi Perbendaharaan Negara | KPPN | 2013 | Kabupaten | BPS Kab. Tanjung, Kalimantan Selatan | I | piagam penghargaan |
28. | Satker yang melakukan Rekonsiliasi no. 3 bulan April 2013 | KPPN | 2013 | Karesidenan | BPS Kab Ngawi, Jawa Timur | III | piagam penghargaan |
Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh BPS RI bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
Formulir Pengaduan adalah formulir online yang disediakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah apabila anda memiliki informasi atau ingin melaporkan pelanggaran yang terjadi di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, anda juga dapat menghubungi WhatsApp Sicantik pada nomor 0811 521 6200
"Pengaduan anda akan kami tindak lanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar". Dan anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Sekretariat Layanan Pengaduan akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. Kami sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan.
1. Hak Pelapor
a. Perlindungan kerahasiaan identitas
b. Memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan
c. Mendapatkan informasi tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
d. Perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan
2. Hak Terlapor
a. Dapat mengajukan saksi dan alat bukti lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah
b. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya
3. Hak Pemeriksaan
a. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
b. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan