Standar Layanan Informasi Publik

Standar Layanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan merupakan ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik yang didalamnya berisi pedoman mengenai:

a.     Standar Layanan Informasi;

b.     Standar Permintaan Informasi Publik;

c.     Standar Biaya; 

d.     Standar Pengajuan Keberatan;

e.     Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 

f.      Standar Pendokumentasian Informasi Publik;

g.     Standar Maklumat Pelayanan; dan

h.     Standar Pengujian Konsekuensi.

Hak dan Kewajiban Pemohon

Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik telah diatur pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik Nomor. 14 Tahun 2008 pada Pasal 4. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Setiap orang memiliki hak sebagai berikut:

1. melihat dan mengetahui informasi publik;
2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
4. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengguna informasi publik harus memenuhi ketentuan yang telah tertuang pada Pasal 5 yaitu:

1. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Hak badan publik yang tertuang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008 pada Pasal 6 yaitu:

1. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik atau yang disebut informasi yang dikecualikan adalah:

• informasi yang dapat membahayakan negara;
• informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
• informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
• informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
• informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban badan publik yang tertuang pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik Nomor. 14 Tahun 2008 pada Pasal 7 yaitu:

1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Untuk melaksanakan kewajiban poin 1 dan 2, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 4 badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Jalur dan Waktu Layanan

Media Layanan Informasi Publik

1. Jalur Telepon : (0542) 7211471 F. (0542) 7211478
2. Jalur Email : bps6409@bps.go.id
3. Jalur Website : https://ppid.bps.go.id/
4. Jalur Mobile : Allstat Android, Allstats IOS
5. Ruang Layanan Informasi Publik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, Jl. Propinsi Km 09 Nipah Nipah

INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK MOBILE

Aplikasi	Deskripsi	Unduh	Preview
ALLSTATS ANDROID	Layanan Data Statistik dan Produk BPS Lainnya melalui Aplikasi Android	download
ALLSTATS IOS	Layanan Data Statistik dan Produk BPS Lainnya melalui Aplikasi IOS	download
PPID MOBILE ANDROID	Layanan PPID dan Informasi Publik melalui Aplikasi Android	download

Standar Biaya

Standar biaya bagi pemohon informasi dan dokumentasi adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada pemohon informasi dan dokumentasi publik. Pengenaan biaya layanan telah diatur dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun demikian, dengan semangat menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik (kecuali Informasi yang dikecualikan) dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, dengan ini Kepala BPS Kota Magelang selaku penganggung jawab PPID, menyatakan bahwa:

1. Layanan Infromasi publik di BPS Kota Magelang "TIDAK DIPUNGUT BIAYA";
2. Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui media komunikasi tercepat yang dimungkinkan, seperti email, WhatsApp, media penyimpanan digital yang dibawa oleh pemohon informasi, dan media lainnya
3. Permohonan Informasi dalam bentuk tercetak, pemohon informasi dapat menggandakan (foto copy) dokumen secara mandiri di luar kantor BPS Kota Magelang.

Kabijakan Standar Biaya

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak juga diberlakukan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan menyangkut PNBP yang saat ini berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Prosedur Permohonan Informasi Publik

Mekanisme Permintaan Informasi Publik BPS:

1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan Permintaan Informasi Publik secara online melalui link Permintaan Informasi Publik Online atau datang langsung ke Ruang Layanan PPID di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, Jl Propinsi Km 8 Nipah Nipah.
2. Pemohon Informasi melengkapi persyaratan Permintaan Informasi Publik sesuai dengan Standar Layanan PPID BPS.
3. PPID BPS melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik.
4. JIka persyaratan tidak lengkap, Pemohon Informasi dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.
5. PPID BPS menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.
6. Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID BPS wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan pengecualian informasi.
7. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohon. PPID BPS memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Detail Formulir Permohonan dan Pelaporan Pengguna Informasi Publik sebagai Berikut:

Permintaan Informasi Publik secara datang langsung mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik yang dapat diunduh pada link:

Alasan Penolakan Atas Permintaan Informasi Publik BPS:

Prosedur Pengajuan Keberatan atau Sengketa Informasi Publik

• Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi BPS:

1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan PPID BPS (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya.
2. Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara online melalui Pernyataan Keberatan Online atau datang langsung ke Ruang Layanan PPID di Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, Jl Provinsi Km 09 Nipah Nipah, Penajam.
3. Atasan PPID BPS wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
4. Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan Keputusan Aatasan PPID BPS berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Atasan PPID BPS.

Pengajuan Keberatan secara datang langsung mengisi Formulir Pernyataan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik yang dapat diunduh pada link:

Pengajuan sengketa atas permohonan informasi publik ke Komisi Informasi Publik melalui link https://simsi.komisiinformasi.go.id/ 

• Alasan yang dapat digunakan untuk pengajuan keberatan informasi publik:

1. penolakan atas permohonan informasi publik;
2. tidak disediakannya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
4. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.

Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
b) Formulir tanda terima permohonan informasi

Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

• Pelaksanaan Fasilitasi Keberatan atau Sengketa Informasi Publik Tahun 2021- September 2024

Pelayanan Berkebutuhan Khusus

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, BPS Kabupaten Penajam Paser Utara menyediakan beberapa fasilitas sebagai berikut:

1. Jalur khusus pengguna kursi roda
2. Ruang Laktasi
3. Kidzone (tempat bermain anak)
4. Aksesibilitas Tuna Wicara
5. Aksesibilitas Tuna Rungu
6. Aksesibilitas Difabel lainnya
    

Unduh rincian di sini:

• Fasilitas untuk pengunjung berkebutuhan khusus

• Aksesibilitas Tuna Rungu

• Aksesibilitas Tuna Wicara

• Aksesibilitas Lainnya (Dyslexia, dll)