Layanan BPS
Pelayanan Statistik Terpadu
BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:
Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
Memperpendek proses pelayanan;
Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam menyusun Standar Pelayanan, penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan diatur pada PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Diseminasi Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
Dalam menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Kepala BPS telah menetapkan Peraturan Kepala BPS No. 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:
1. Perpustakaan
2. Konsultasi Statistik
3. Produk Statistik Berbayar (Publikasi Elektronik, Data Mikro, dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik)
4. Rekomendasi Statistik
Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan merupakan ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik yang didalamnya berisi pedoman mengenai:
a. Standar Pengumuman;
b. Standar Permintaan Informasi Publik;
c. Standar Biaya
d. Standar Pengajuan Keberatan;
e. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
f. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
g. Standar Maklumat Pelayanan; dan
h. Standar Pengujian Konsekuensi.
Standar Pelayanan dapat diunduh pada https://s.bps.go.id/standarpst1900
_(1)_1742366813890.png "Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST) (1).png")
Kebijakan Mutu Pelayanan
Kebijakan Mutu merupakan kebijakan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang komitmen unit Pelayanan Statistik Terpadu dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan statistik.
Kompensasi Layanan
Salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Lingkungan BPS adalah pemberian kompensasi kepada Penerima Layanan PST. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan manakala layanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dalam Surat Edaran Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 0303006/19/KPG Tahun 2026 tentang Kompensasi Layanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Jenis Layanan
1. Layanan Konsultasi Statistik
2. Layanan Perpustakaan
3. Layanan Produk Statistik Berbayar
4. Layanan Rekomendasi Statistik
Motto Pelayanan
_1646715439140.jpg "Banner-motto-2020 (1).jpg")
Sarana Prasarana Pelayanan
1. Front Office
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
3. Area Bermain Anak, Kantin, CCTV, Tempat sampah Organik/ Anorganik, Wastafel, APAR
4. Toilet Disabilitas
5. Tempat Parkir aman dan nyaman, Petunjuk Arah
6. Mushola
7. Petuga Layanan PPID
8. Ruang Pengaduan
9. Satuan Pengamanan
10. Ruang laktasi
1.jpeg)
11. Smoking Area
Pelaksana Layanan
1.31 mb
Pelayanan Berkebutuhan Khusus
Sarana dan prasarana yang mendukung bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus
Survei Kepuasan Masyarakat
Dasar hukum:
PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Pelaksanaan Kegiatan:
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di BPS diintegrasikan dengan kegiatan “Survei Kebutuhan Data (SKD)”
Periode Pelaksanaan:
1. Tahunan
2. Triwulanan
3. Setiap Saat melalui three colour survey/rating survey
Pelaksana Kegiatan:
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung:
- Tahun 2026
- Tahun 2025
- Tahun 2024
- Tahun 2023
Penghargaan
Pengaduan
Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan:
Pengaduan Langsung : PST BPS Provinsi Kep Bangka Belitung
Website : https://www.lapor.go.id/ atau http://s.bps.go.id/app_pengaduan_1900
E-mail : pst1900@bps.go.id
SMS : 08117816340
Telp : 0717 439425
Instagram : @bpsbabel
Facebook : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Statistik Pengelolaan dan Konsultasi Pengaduan 2025
SOP Pengaduan
SK Petugas Pengaduan
SK Tim Pengelolan Pengaduan Layanan Publik 2026
SK Tim Pengelolan Pengaduan Layanan Publik 2025
SK Tim Pengelolan Pengaduan Layanan Publik 2024
SK Admin Pengelola SP4N Lapor 2026
SK Admin Pengelola SP4N Lapor 2025
SK Admin Pengelola SP4N Lapor 2024
Laporan Pengaduan
